Meski burger yang disajikan di Quick benar-benar halal, para pakar meragukan seberapa banyak yang dijual di tempat lain halal. Rachid Bakhalq, pemilik supermarket halal di Nanterre, pinggiran utara kota Paris, mengatakan pasar dibanjiri produk palsu. Dia mengatakan bahwa ''80% produk halal berbasis daging sama sekali tidak halal,'' katanya. Ketika ditanya bukti yang dia miliki untuk mendukung pernyataannya, dia mengatakan di pasar grosir yang dia datangi di luar Paris, ''ada orang di sana yang siap memberikan stempel pada apa pun yang anda inginkan halal, hanya karena mereka punya uang dan mereka mengutip 15 sen per kilo hanya untuk membubuhkan stempel ke produk apa pun yang anda kehendaki distempel halal.'' Klaim semacam ini umumnya diakui oleh banyak warga Muslim. Sistem tidak sempurna Abbas Bendali, seorang ahli pemasaran yang mengkhususkan diri pada produk etnis dan minoritas, mengatakan masalahnya adalah bahwa ada begitu banyak organisasi yang terlibat dalam sertifikasikan produk halal. Digitalizer. Fashion Online. ''Di Prancis hari ini, ada hampir 50 organisasi yang mengeluarkan sertifikasi daging halal. Masuk akal bahwa untuk pasar yang akan bernilai 5,5 miliar euro pada tahun 2010, mestinya hanya ada satu sertifikasi. Itulah yang dikehendaki konsumen, dan itulah yang dikehendaki industri. Para pejabat di beberapa masjid di Paris mengatakan bahwa dengan sumber daya terbatas dan beragam organisasi yang terlibat, sulit untuk memastikan bahwa ada tenaga berkualifikasi bertugas sepanjang waktu untuk memantau semua hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan ketat makanan Islami,'' ujar Bendali. Kamel Kabtane, pimpinan sebuah masjid besar di Lyon, dan bertanggungjawab atas isu halal di Dewan Muslim Prancis, mengatakan kepada koran Le Parisien bahwa pemeriksaan tidak cukup ketat untuk 40-50% produk yang dijual dengan labael halal Prancis. Dewan itu berniat memperkenalkan piagam nasional yang akan ditandatangani seluruh masjid dan organisasi yang terlibat dalam sertifikai daging halal. 3 opsi pemindahan ibu kota negara Indonesia. Dengan prakarsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah siap untuk mematangkan wacana rencana memindahkan ibu kota negara. Ada tiga opsi yang ditawarkan dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini, yaitu ibu kota tetap berada di Jakarta tapi dengan pembenahan total pada banyak aspek yang diperlukan, lalu Jakarta tetap sebagai ibu kota negara tapi lokasi pusat pemerintahan digeser ke lokasi baru, dan yang terakhir adalah membangun ibu kota negara yang benar-benar baru. Wacana perpindahaan ibukota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat buka bersama Kadin pada 3 September lalu, segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis oleh kementerian dan lembaga terkait. ''Setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Presiden Yudhoyono mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibukota,'' kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, di Jakarta, Ahad (5/9). Presiden, lanjutnya, mengharapkan adanya konsolidasi yang intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahan ibukota. Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan, seperti asessment awal, berbagai kajian tata ruang terkait dengan ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota akan dikerucutkan. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah memetakan adanya tiga skenario perpindahan ibukota. Pertama, skenario realistis, yakni ibukota tetap di Jakarta namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memerbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, maupun tata ruang wilayah.
7 tahun yang lalu