Padahal, bila ada keingian kuat, pengakuan Susno seharusnya dijadikan sebagai titik awal untuk membongkar kotak pandora praktek mafia hukum dan kemungkinan jejaring mafia hukum yang terkait dengan kepolisian. Karut-marut wajah kepolisian dalam penegakan hukum masih dapat dilihat dari ''pembebasan'' Gayus ke Pulau Bali. Untuk sebuah skandal yang menjadi perhatian publik, kehadiran Gayus di Bali adalah sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat. Dari situ pula dapat dilacak bahwa semangat melindungi korps (esprit de corps) dimaknai dengan cara yang keliru. Kotabumi. Lampung Utara. Padahal, bila mau menyelamatkan korps, semua yang terlibat dalam pelarian Gayus harus dihukum. Bahkan, demi esprit de corps yang keliru itu pula, langkah hukum berhenti sebatas penindakan petugas lapangan. Gejala yang sama tidak hanya terjadi di lingkungan kepolisian, melainkan juga merasuk di jajaran kejaksaan. Pengakuan Gayus bahwa ia telah memberikan uang US$ 500.000 kepada petinggi di lingkungan Kejaksaan Agung seperti tidak memberikan tekanan apa-apa. Seharusnya keterangan itu dijadikan sebagai modal dasar untuk membongkar praktek mafia hukum di kejaksaan. Melihat kejadian itu, publik teringat kembali skandal yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan. Sebagaimana diketahui, demi esprit de corps yang keliru pula, proses hukum berhenti sampai di Jaksa Urip. Di tengah karut-marut tersebut, dalam kurun waktu sekitar enam tahun terakhir, penegakan hukum cukup terselamatkan oleh hasil KPK. Namun kita harus mulai siap menerima kenyataan yang berbeda. Sepanjang tahun 2011 akan menjadi periode tersulit bagi KPK. Sebab sulit bagi lembaga super ini mempertahankan performance dua-tiga tahun sebelumnya. Selain harus terus berjuang memulihkan kepercayaan akibat terpaan berbagai masalah, lembaga ini juga harus berperang dengan keterbatasan waktu dan tekanan politik yang tidak kecil. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, KPK harus mampu menyelesaikan beberapa megaskandal. Tercatat sejumlah "pekerjaan rumah" megaskandal dengan spektrum politik tinggi, seperti kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan menindaklanjuti skandal Bank Century. Beban itu akan bertambah berat dengan kuatnya desakan bagi KPK untuk mengambil alih skandal rekayasa pajak yang melibatkan Gayus. Dengan berbagai cacatan tersebut, tidak berarti harapan untuk menggerakkan penegakan hukum --termasuk memberantas korupsi-- akan jalan di tempat atau jauh lebih buram. Beberapa perkembangan terakhir menunjukkan, sisa optimisme agar penegakan hukum mampu keluar dari potret buram berlatar suram masih ada. Diharapkan, sisa optimisme itu berubah menjadi energi positif. Sisa optimisme yang mungkin digerakkan adalah pergantian petinggi kepolisian dan kejaksaan. Sebagai orang baru pada pimpinan tertinggi, Kepala Polri dan Jaksa Agung seharusnya mampu menjadikan tahun 2011 sebagai tahun kebangkitan penegakan hukum. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengubah sisa optimisme itu menjadi energi positif. Barangkali, yang paling ringkas dan sederhana dilakukan untuk meraih quick wins adalah membongkar praktek mafia hukum. Tidak berhenti sampai di situ, Kepala Polri dan Jaksa Agung baru juga harus berani melakukan perombakan total untuk menyingkirkan mereka yang terindikasi merusak kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, bagi KPK, tahun 2011 harus dijadikan sebagai waktu untuk membuktikan bahwa lembaga ini pantas menyandang simbol extra-ordinary body dalam memberantas korupsi. Waktu kurang dari satu tahun yang tersisa bagi komisioner KPK generasi kedua harus menjadi pembuktian bahwa mereka mampu keluar dari krisis kepercayaan dan tekanan politik.
7 tahun yang lalu