pembuatan alutsista khususnya kapal yang diperuntukkan bagi TNI AL Kotabumi Setibanya di PT Buana Anugrah Marine, Wamenhan beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Anugrah Buana Marine H. Ir Nazruddin Umar beserta staf yang kemudian memberikan penjelasan tentang pembangunan 1 unit Kapal Bantu Cair Minyak (BCM) untuk TNI Angkatan Laut. Usai menerima penjelasan dari Dirut PT Anugrah Buana Marine, Wamenhan memberikan penjelasan kepada sejumah media massa bahwa ini adalah pertama kali pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta, untuk melakukan pembuatan alutsista khususnya kapal yang diperuntukkan bagi TNI AL, guna mendukung program modernisasi alutsista. “Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Kalau kualitasnya bagus dan dapat bersaing, bukan tidak mungkin akan ada permintaan-permintaan berikutnya”, kata Wamenhan. Selain menerima penjelasan seputar pembuatan satu unit Kapal Bantu Cair Minyak untuk TNI AL tersebut, Wamenhan berserta rombongan juga berkesempatan meninjau dan melihat secara langsung proses pembuatan kapal BCM. Kapal BCM yang dirancang bangun oleh putera puteri Indonesia itu, memiliki spesifikasi panjang 95,55 m, lebar 17,50 m, daya muat minyak cair 5000 m3 dan memiliki kecepatan maksimal 14 knots dengan 58 Anak Buah Kapal. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, Jum’at (4/5) mengunjungi pulau terluar Pulau Nipah di Kepulauan Riau. Menhan didampingi Wakasal Laksdya TNI Marsetio, Pangarmabar Laksda TNI Didit Herdiawan dan Dankormar Mayjen TNI (Mar) Alfan Baharudin berangkat menuju ke Pulau Nipa sekitar pukul 07.00 WIB dari Markas Lanal Batam menggunakan Heli Bell TNI AL. Sebelum ke Pulau Nipah, Menhan terlebih dahulu mengunjungi Pulau Karimun. Di Pulau Nipah, Menhan dan Menteri Kelautan dan Perikanan disambut oleh Pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Pulau Nipa dari Brigif 3 Marinir dan Yonif 134 Kodam 1 Bukit Barisan Kunjungan Menhan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan ke Nipa kali ini dalam rangka melihat secara langsung kondisi pulau – pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Dengan peninjauan secara langsung diharapkan diperoleh berbagai masukan untuk pemerintah dalam menetapkan kebijakan bagi pulau – pulau terluar. Khusus untuk pulau Nipah, pemerintah ingin menjadikan pulau tersebut sebagai model bagi pengembangan pulau – pulau terdepan lainnya yang memiliki potensi tidak hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan tetapi juga kepentingan ekonomi. Pengembangan Pulau Nipah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan defence supporting economy (pertahanan mendukung ekonomi). Menteri Pertahanan mengatakan, kebijakan dari pengelolaan perbatasan dan pulau terluar ini ada sebuah perubahan paradigma dimana daerah perbatasan dan pulau terluar yang tadinya hanya ditangani oleh sektor keamanan nantinya juga akan dikembangkan untuk sektor ekonomi, dan itu akan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan pulau – pulau terluar itu nantinya juga akan didukung oleh ketahanan ekonomi. Jadi tidak hanya masalah pertahanan dan keamanan, tetapi akan ada pemanfaatan pulau terluar seperti Pulau Nipah untuk kegiatan ekonomi yang diharapkan nanti akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara. Lebih lanjut Menhan mengatakan, Kemhan mendukung penuh road map atau blue print pengembangan Pulau Nipah untuk sebagian wilayah ekonomi yang telah disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi Kemhan juga minta sebagian tetap dipertahankan untuk wilayah pertahanan dan keamanan.
7 tahun yang lalu